Jakarta –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 28 Februari 2025 realisasi belanja negara sudah meraih Rp 348,1 triliun. Realisasi ini merupakan 9,6% dari total belanja APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pencapaian realisasi 9,6% itu masih dapat tercapai di tengah keadaan efisiensi besar-besaran budget pemerintah menurut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. 
“Realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga selesai Februari, dengan banyak sekali yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wamen Suahasil, terjadinya inpres efisiensi dan lain-lain, kita masih menyaksikan Belanja Negara Rp 348,1 triliun,” ujar Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN KiTa periode Januari dan Februari 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
| Baca juga: Setoran Pajak Februari Anjlok 30,19%, Baru Terkumpul Rp 187,8 T |
Lebih lanjut ia menjelaskan, angka realisasi tersebut terdiri atas realisasi untuk belanja pemerintah sentra dan transfer ke daerah. Adapun realisasi belanja pemerintah sentra sebesar Rp 211,5 triliun atau 7,8% dari sasaran sebesar Rp 2.701,4 triliun.
“Terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (KL) Rp 83,6 triliun, ini juga sekitar 7,2% dari total belanja tahun ini untuk KL. Lalu belanja non KL meraih Rp 127,9 triliun atau 8,3% dari total belanja,” ujar dia.
Sedangkan untuk Transfer ke Daerah, per 28 Februari 2025 realisasinya paling tinggi. Sri Mulyani mengatakan, realisasinya meraih Rp 136,6 triliun atau 14,9% dari targetnya yang sebesar Rp 919,9 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan kecepatan belanja pemerintah pusat.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi belanja pemerintah sentra Rp 211,5 triliun atau 7,8% dari total pagu 2025 kalau ketimbang 2024 di angka 9,7% memang lebih rendah. Sebab, ada penyelenggaraan pemilu serta digencarkan pinjaman pangan dan pinjaman sosial (bansos) yang juga mendorong realisasi.
“Tahun ini 2 bulan kita sudah membayarkan honor dan tunjangan, rincian honor dan tunjangannya Rp 23,8 triliun, serta tunjangan kinerja (tukin), lembur, dan banyak sekali macam untuk pembayaran pegawai Rp 12,5 triliun,” papar Suahasil.
Selanjutnya ada belanja pinjaman sosial (bansos), sudah dibelanjakan Rp 25,9 triliun atau 19,2% dari pagu di dalam APBN. Termasuk pinjaman PKH realisasinya Rp 7,3 triliun, pinjaman Sembako Rp 10,3 triliun, pinjaman iuran PBI JKN Rp 7,7 triliun, pinjaman PIP Rp 0,6 miliar, serta pinjaman KIP Kuliah Rp 156,3 miliar.
Di samping itu, ia memastikan belanja pegawai dan bansos sendiri tidak terkena efisiensi anggaran. Ada dua konsentrasi dari langkah efisiensi budget dalam belanja KL yaitu belanja barang dan belanja modal untuk ditangani penyisiran.
Namun alasannya merupakan lazimnya dua bulan pertama proses-proses kesepakatan belum seluruhnya dimulai, makanya belanja modal gres Rp 3,1 triliun atau 1,6% dari pagu, sementara itu belanja barang sudah dibelanjakan Rp 18,3 triliun 3,8% dari total pagu.
Sementara itu di segi belanja non KL, terdiri atas pembayaran faedah pensiun yang juga tidak tergolong yang diefisienkan. Sampai dengan 28 Februari 2025 nilai pembayarannya Rp 35,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan Januari dan Februari tahun kemudian yang tahun kemudian Rp 34 triliun atau naik 3,9% baik lewat Taspen untuk ASN maupun ASABRI untuk pensiunan TNI/Polri.
“Lalu ada subsidi dan kompensasi, pembayarannya Rp 10,7 triliun. Namun kalau kita lihat volume dari banyak sekali macam barang yang mendapat subsidi ini volumenya rata-rata meningkat,” kata dia.
Simak juga Video: Arahan Prabowo Perketat Belanja Negara, Izinkan untuk 3 Kriteria
belanja negaraapbn 2025kementerian keuangansri mulyanitransfer ke daerahrealisasi anggaran
